Kuningan Jadi Tuan Rumah Rakor KUNCI BERSAMA 2025, Mantapkan Sinergi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Table of Contents
Kabupaten Kuningan kembali menegaskan perannya sebagai daerah strategis dengan menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan serta arahan langsung dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Linggajati, Kamis (27/11/2025).
Kehadiran Kepala Daerah dan Perwakilan Provinsi
Rakor ini dihadiri para kepala daerah anggota KUNCI BERSAMA yang terdiri dari:
🔹 Kabupaten Kuningan
🔹 Kabupaten Cirebon
🔹 Kota Cirebon
🔹 Kabupaten Ciamis
🔹 Kabupaten Cilacap
🔹 Kabupaten Brebes
🔹 Kota Banjar
🔹 Kabupaten Majalengka
🔹 Kabupaten Pangandaran
🔹 Kabupaten Indramayu
Selain itu, hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Yasip Khasani, S.Ip., M.M.
Hadir sebagai narasumber utama, Wakil Ketua KPK RI Agus Joko Pramono, yang memberikan arahan terkait penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Memantapkan Good Governance di Kawasan Perbatasan
Mengusung tema “Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan”, rapat koordinasi ini fokus pada:
⭐ Evaluasi dan pemantapan program kerja sama antar daerah perbatasan
⭐ Penguatan sinergi pembangunan lintas wilayah
⭐ Penandatanganan kesepakatan bersama sebagai komitmen kolektif
⭐ Penyamaan visi dan langkah strategis antar daerah anggota
Penandatanganan kesepakatan ini menjadi simbol penting komitmen antar kabupaten/kota dalam memperkuat kolaborasi pembangunan regional yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Sambutan Ketua Sekretariat KUNCI BERSAMA
Bupati Kuningan sekaligus Ketua Sekretariat Kerja Sama KUNCI BERSAMA, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan bentuk nyata komitmen bersama untuk mengatasi berbagai persoalan di kawasan perbatasan.
Isu strategis yang menjadi perhatian meliputi:
🌍 Penguatan infrastruktur wilayah
🏛️ Peningkatan pelayanan publik
💼 Pengembangan ekonomi daerah
🌱 Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
“Melalui penandatanganan kesepakatan bersama hari ini, kami meneguhkan kembali komitmen untuk memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan secara terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pesan Wakil Ketua KPK RI
Dalam arahannya, Wakil Ketua KPK RI Agus Joko Pramono menekankan pentingnya memperkuat:
🔒 Integritas
🔍 Transparansi
📊 Akuntabilitas
Ia juga mengingatkan para kepala daerah agar mematuhi regulasi dan menghindari setiap praktik yang berpotensi menimbulkan penyimpangan, terutama di bidang pengelolaan anggaran serta pengadaan barang/jasa.
Momen Penguatan Sinergi Lintas Wilayah
Kerja sama KUNCI BERSAMA, yang telah terjalin sejak 2011, kini semakin solid dengan dukungan 10 kabupaten/kota dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Momentum rakor ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat kolaborasi pembangunan antarwilayah perbatasan yang memiliki potensi dan tantangan besar.
Penandatanganan kesepakatan tersebut menjadi tonggak penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas, sejalan dengan prinsip Good Governance.
Arahan Sekda Jabar untuk Perangkat Daerah
Usai penandatanganan, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman kepada seluruh kepala perangkat daerah se-Kabupaten Kuningan. Ia menekankan pentingnya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, visioner, dan adaptif guna mendukung Visi Kuningan Mlesat yang sejalan dengan Visi Jabar Istimewa.
Melalui Rapat Koordinasi KUNCI BERSAMA ini, diharapkan seluruh anggota semakin kompak dan konsisten dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang:
🚀 Maju
💠 Sejahtera
🛡️ Berdaya saing
🤝 Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
Kegiatan ini menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah adalah kunci untuk menghadirkan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat perbatasan.
