Pemdaprov Jabar Siapkan Strategi Capai Target APBD 2026 Rp30,1 Triliun
Table of Contents
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang ditetapkan sebesar Rp30,1 triliun.
Salah satu langkah utama yang ditempuh adalah optimalisasi aset daerah agar pendapatan provinsi dapat meningkat secara signifikan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa Pemdaprov Jabar berencana melakukan penggabungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna menciptakan struktur kelembagaan yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, Pemprov juga akan mengelola langsung sejumlah aset strategis serta melakukan negosiasi ulang dengan berbagai lembaga bisnis.
Dedi mengatakan bahwa peningkatan pendapatan daerah juga akan dilakukan melalui penguatan lobi kepada pemerintah pusat agar Jabar memperoleh stimulus dan dana transfer yang lebih proporsional.
“Dengan jumlah penduduk yang besar, stimulus dana khusus dari pusat itu wajib bagi Jabar karena provinsi ini menjadi penentu keberhasilan nasional,” ujar Dedi, Jumat (28/11/2025).
Selain terkait dana transfer, Pemprov Jabar juga melobi pemerintah pusat mengenai isu pemotongan dana bagi hasil sebesar Rp600 miliar per tahun, yang dinilai membebani ruang fiskal daerah.
Prioritas Anggaran 2026: Infrastruktur hingga Layanan Dasar
Pendapatan yang dihimpun dalam APBD 2026 akan difokuskan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya pada sektor infrastruktur dan layanan dasar.
Beberapa alokasi anggaran utama meliputi:
✔️ Infrastruktur jalan — Rp4,8 triliun
✔️ Pembangunan unit sekolah baru — Rp500 miliar
✔️ Penerangan jalan umum (PJU) — Rp473 miliar
✔️ Pemasangan listrik gratis untuk warga kurang mampu — Rp78 miliar
Proyek Prioritas Atasi Kemacetan di Titik-Titik Padat
Sejumlah proyek strategis juga akan digarap untuk mengatasi kemacetan parah di beberapa wilayah perkotaan di Jawa Barat.
Lokasi yang menjadi prioritas pembangunan infrastruktur meliputi:
✔️ Bekasi — Pembangunan jembatan layang Bulak Kapal
✔️ Karawang Barat — Pembangunan jembatan di atas jalan nasional untuk mengatasi bottleneck
✔️ Cimahi — Pembangunan underpass Gatot Subroto
✔️ Padalarang — Pembebasan lahan untuk akses menuju Stasiun Kereta Cepat Kota Baru Parahyangan
✔️ Bogor — Pembangunan lanjutan jalur Puncak 2
Seluruh proyek tersebut akan dilaksanakan menggunakan skema multi-year 2026–2027.
Pembangunan Jalan Desa Berbasis Swakelola
Pada 2026, Pemdaprov Jabar juga menargetkan pembangunan jalan desa berbahan beton sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan hingga tingkat pedesaan.
Proyek ini akan menggunakan sistem swakelola, melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja, sehingga dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka lapangan pekerjaan baru.
Dedi menegaskan bahwa Jawa Barat bergerak dengan visi pembangunan yang merata, modern, dan berkelanjutan.
“Mulai 2026, kita membangun langsung jalan beton dengan sistem swakelola,” ungkapnya.
