Gubernur Jabar Pastikan Pengelolaan Keuangan Jabar Transparan dan Akuntabel
Table of Contents
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus memperkuat komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada Jum'at (24/10/2025).
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) melakukan kunjungan ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan tata kelola keuangan Pemprov Jabar berjalan sesuai aturan.
“Hari ini saya menuju kantor BPK untuk memastikan apakah alur kas Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah benar atau tidak. Karena BPK merupakan lembaga yang berwenang menilai kinerja keuangan pemerintah daerah,” ujar Kang Dedi melalui unggahan video di akun media sosialnya.
Menurutnya, pemerintah provinsi tidak hanya bertanggung jawab secara politik kepada DPRD, tetapi juga secara moral dan sosial kepada masyarakat sebagai penerima manfaat dari setiap program pembangunan.
“Secara administratif, BPK menentukan benar dan salahnya pengelolaan keuangan. Ini adalah jalan untuk memastikan agar setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan Jalan, Drainase, hingga PJU Terus Dikebut
Sejumlah proyek strategis Pemprov Jabar saat ini tengah berjalan, mulai dari pembangunan dan pelebaran jalan, pembuatan drainase, hingga pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan CCTV di berbagai titik wilayah.
Namun, KDM menjelaskan bahwa beberapa proyek tersebut belum rampung 100%, sehingga pemerintah baru dapat membayarkan sekitar 30% dari total nilai pekerjaan kepada para pelaksana proyek.
“Kenapa belum dibayar penuh? Karena kalau pekerjaannya belum selesai atau kualitasnya tidak sesuai, dan tetap dibayar 100%, maka bisa berpotensi menjadi masalah hukum, bahkan pidana korupsi,” tegasnya.
Pengelolaan Anggaran = Amanah Publik
KDM menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap pengeluaran anggaran daerah. Menurutnya, keuangan publik harus dikelola dengan prinsip transparansi, kepatuhan, dan tanggung jawab moral.
“Belanja pemerintah harus tepat sasaran, hati-hati, dan sesuai dengan aturan. Karena pemegang kas punya konsekuensi politik dan hukum jika terjadi penyimpangan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya soal tertib administrasi, tetapi juga soal moralitas dan kepercayaan publik.
“Setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Ini bukan cuma soal laporan keuangan, tapi soal tanggung jawab moral kepada masyarakat,” tutup KDM.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
