Dinamika Politik Indonesia Pasca-Transisi : Fokus Pada Program Kerakyatan Dan Stabilitas Kelembagaan
Table of Contents
Pemerintah berusaha menjalankan berbagai program sosial, subsidi, dan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan ini juga menjadi cara bagi pemerintah untuk membangun dukungan politik dan memperkuat legitimasi di mata publik.
Namun, fokus tersebut sering menimbulkan perdebatan karena berpengaruh pada pengalokasian anggaran dan kebijakan legislatif.
Bersamaan dengan itu, ada usaha untuk memperkuat lembaga-lembaga
demokrasi seperti parlemen, mahkamah konstitusi, dan partai politik agar tata kelola pemerintahan bisa lebih stabil dan transparan. Penguatan institusi dianggap penting untuk menjaga sistem hukum dan memastikan proses demokrasi berjalan baik.
Meski begitu, upaya tersebut tidak lepas dari persoalan seperti pengaruh politik praktis, konflik kepentingan antar elit, dan tantangan menjaga independensi lembaga negara.
Tahap politik pasca-transisi, atau yang biasa disebut konsolidasi demokrasi, merupakan masa setelah Indonesia berhasil keluar dari sistem otoriter menuju demokrasi.
Pada tahap ini, pemerintah dan masyarakat berfokus memperkuat lembaga demokratis agar sistem pemerintahan bisa berjalan efektif dan berkesinambungan.
Dalam praktiknya, tahap ini terlihat dari semakin kuatnya partisipasi masyarakat, penegakan hukum, dan stabilitas politik yang relatif terjaga.
Sejak reformasi 1998, arah pembangunan politik Indonesia diarahkan untuk memperkokoh lembaga-lembaga seperti partai politik, parlemen, lembaga peradilan, dan organisasi masyarakat sipil.
Pemerintahan diharapkan bisa berjalan dengan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan publik agar demokrasi Indonesia dapat berkembang lebih matang dan berkelanjutan.
Dalam praktiknya, masalah sosial dan politik di Indonesia sering dilihat dari sudut kelembagaan. Namun, solusi yang diambil terkadang hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar permasalahan.
Hal ini terjadi karena penyebab utama kekacauan struktural yang berasal dari masa kolonial belum sepenuhnya terselesaikan. Akibatnya, analisis sejarah sosial dan ekonomi-politik sering terabaikan dalam pengambilan kebijakan publik.
Setelah masa reformasi, sistem multipartai mulai diterapkan dengan melibatkan banyak partai politik dalam pemilu. Misalnya, pada pemilu 1999 terdapat 48 partai peserta, berbeda jauh dengan masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh tiga partai besar : Golkar, PPP, dan PDI.
Kondisi ini memperlihatkan semangat baru dalam demokrasi yang lebih terbuka dan kompetitif. Fokus pada program kerakyatan juga terlihat dalam kebijakan pemerintah saat ini.
Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh nyata dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bersama lembaga negara lain seperti BPK turut mengawasi pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dukungan politik dari parlemen pun menunjukkan adanya kesamaan tujuan untuk memastikan transparansi dalam kebijakan publik.
Di bidang ekonomi, pemerintah berupaya menjaga stabilitas dengan berbagai kebijakan pro-rakyat, seperti mempertahankan bunga FLPP sebesar 5% untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah layak.
Selain itu, langkah tegas terhadap aktivitas ekonomi ilegal seperti tambang ilegal juga terus dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga keadilan ekonomi.
Dari sisi politik, stabilitas nasional menjadi hal penting pasca-pemilu. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo menunjukkan semangat rekonsiliasi dan upaya memperkuat kerja sama antar elit politik.
Sementara itu, berakhirnya konflik internal di partai besar seperti PPP menjadi langkah positif dalam menjaga kestabilan parlemen.
Reformasi kelembagaan juga terus menjadi perhatian, terutama dalam tubuh Polri dan TNI. Dorongan publik agar ada Komisi Reformasi Kepolisian dan penerapan meritokrasi di tubuh militer menegaskan pentingnya profesionalisme dan akuntabilitas lembaga keamanan.
Tantangan seperti budaya kekerasan dan politisasi di lembaga- lembaga tersebut menjadi fokus utama dalam perbaikan tata kelola.
Selain isu dalam negeri, politik Indonesia juga diwarnai oleh dinamika internasional. Misalnya, rencana penerapan Pilkades digital di beberapa daerah mencerminkan upaya modernisasi demokrasi lokal.
Disisi lain, masalah perbatasan dan dukungan terhadap Palestina menunjukkan bahwa kepedulian Indonesia terhadap isu global masih kuat.
Secara keseluruhan, politik Indonesia saat ini berada pada tahap konsolidasi demokrasi dengan fokus pada kesejahteraan rakyat dan penguatan lembaga negara.
Reformasi kelembagaan, terutama di bidang hukum dan keamanan, menjadi penentu penting bagi stabilitas pemerintahan ke depan.
Artikel ini disusun oleh :
Nama : Mochammad Lukman
NIM : 2481040065
Prodi : Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial
Kelas : T. IPS 3 C
Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
